Kepulan asap membubung tinggi ke angkasa setelah kilang minyak di selatan Ibu Kota Teheran, Iran, terbakar dalam serangan Israel pada Minggu, 15 Juni 2025. Perang Israel-Iran telah memasuki hari ketiga sejak pecah pada Jumat (13/6/2025).(DaunNews)

Evakuasi WNI dari Iran dan Israel: Bukti Kehadiran Negara atau Cermin Keterlambatan Strategis?

Pengantar: Ketika Nyawa Jadi Taruhan, Negara Harus Hadir

Pada Jumat, 20 Juni 2025, pemerintah Indonesia resmi memulai operasi evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dari dua kawasan paling berbahaya saat ini: Iran dan Israel, yang tengah dilanda konflik bersenjata intens dan berkelanjutan. Dikoordinasikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui unit khusus Crisis Response Team (CRT) yang beranggotakan 34 personel gabungan, operasi ini disiapkan dengan dua jalur:

Dari Iran ke Baku, Azerbaijan melalui jalur darat.
Dari Israel ke Amman, Yordania, sebelum diterbangkan ke Indonesia.

Secara umum, langkah ini dianggap sebagai wujud nyata kehadiran negara saat warganya berada dalam ancaman. Namun, jika ditinjau dari perspektif hubungan internasional kontemporer, perlindungan warga negara di luar negeri tidak hanya soal kehadiran, tapi juga tentang kesiapsiagaan sistemik dan peran strategis negara dalam menghadapi risiko global yang kian tak terduga.

🎯 Dauntogel – Platform hiburan digital terpercaya yang memberikan pengalaman bermain terbaik, aman, dan menyenangkan. Daftar sekarang dan raih bonus hariannya!

Konteks Global: Konflik Memanas, Evakuasi Jadi Prioritas

Konflik antara Israel dan Iran mencapai titik kritis sejak awal Juni 2025. Laporan dari Institute for the Study of War pada 12 Juni mengungkapkan bahwa Iran menjadi sasaran lebih dari 200 serangan udara dan rudal, terutama di Teheran dan Qom. Data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) menunjukkan peningkatan 43% insiden bersenjata di Iran selama dua pekan pertama Juni.

Meningkatnya intensitas konflik membuat posisi WNI di kawasan tersebut sangat rentan. Namun keputusan evakuasi baru diambil pada 19 Juni, dan mulai dilaksanakan keesokan harinya. Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah Indonesia memiliki sistem deteksi dini terhadap ancaman terhadap WNI?

Catatan Kritis terhadap Kebijakan Evakuasi

1. Keterlambatan sebagai Masalah Sistemik

Konflik telah meningkat selama hampir tiga minggu sebelum keputusan evakuasi diambil. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi dan respon pemerintah bersifat reaktif, bukan antisipatif. Padahal, dalam hubungan internasional modern, perlindungan warga negara bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga fungsi strategis negara.

🚛 Admintoto hadir dengan pengalaman bermain yang luar biasa! Dapatkan bonus referral 20% dan cashback setiap minggu. Daftar sekarang, mainkan, dan menangkan!

2. Rendahnya Partisipasi WNI dalam Evakuasi

Menurut data Kementerian Luar Negeri, terdapat 578 WNI di Iran dan Israel, namun hanya 126 orang (21,8%) yang ikut dievakuasi: 115 dari Iran dan 11 dari Israel. Rendahnya angka ini menunjukkan kemungkinan minimnya komunikasi, edukasi risiko, dan informasi yang memadai.

Banyak WNI, yang mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar, mengaku hanya mendapatkan info melalui grup WhatsApp informal. Ini mencerminkan kurangnya sistem informasi dan komunikasi krisis yang terintegrasi dari pemerintah.

3. Evakuasi Darat: Panjang, Berisiko, dan Tergantung Negara Ketiga

Evakuasi dari Teheran ke Baku, Azerbaijan, menempuh jarak lebih dari 1.800 kilometer dan waktu tempuh sekitar 30 jam. Selain panjang dan melelahkan, jalur ini berisiko tinggi secara keamanan, terlebih di tengah konflik aktif. Hal ini menunjukkan Indonesia belum memiliki protokol evakuasi regional atau multinasional yang permanen seperti yang dimiliki negara maju.

Negara seperti Jepang dan Perancis telah mengembangkan sistem evakuasi permanen melalui kerjasama trilateral atau regional yang mampu diaktifkan dalam waktu singkat di kawasan konflik.

🎁 Redmitoto hadir dengan hiburan digital paling seru dan bonus berlimpah! Menangkan hadiah langsung dan bonus mingguan. Ayo main dan buktikan sendiri!

4. Konsep Perlindungan WNI dalam Teori Hubungan Internasional

Dalam kerangka citizen protection abroad, pasca-Perang Dingin, negara tidak hanya sebagai pelindung teritorial, tetapi juga penjaga keselamatan warganya di luar negeri. Konvensi Wina 1961 dengan tegas menyebut bahwa negara wajib memberikan perlindungan konsuler terhadap warga negaranya.

Indonesia, sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, dituntut tidak hanya netral, tetapi juga aktif melindungi warga. Namun jika keaktifan itu hanya muncul saat krisis sudah terjadi, maka semangat bebas aktif menjadi reaktif, bukan antisipatif.

Langkah Perbaikan Menuju Sistem Perlindungan Global

1. Membangun Sistem Peringatan Dini Teknologi Tinggi

Pemerintah perlu mengembangkan aplikasi mobile terintegrasi yang dilengkapi:

Deteksi lokasi GPS real-time
Sistem peringatan bahaya
Notifikasi evakuasi
Kanal komunikasi darurat

Aplikasi ini wajib tersedia di semua KBRI dan KJRI serta tersambung dengan pusat krisis di Jakarta.

2. Protokol Evakuasi Permanen di Kawasan Rawan

Pemerintah bersama ASEAN, OKI, dan PBB harus merancang protokol evakuasi permanen yang melibatkan:

Jalur evakuasi aman
Dukungan militer
Logistik medis
Bantuan psikososial

3. Kolaborasi dengan Diaspora dan Organisasi WNI

Organisasi seperti PPI, IPI, dan komunitas profesional Indonesia di luar negeri harus dilibatkan dalam:

Sosialisasi sistem perlindungan
Edukasi risiko
Penjangkauan awal saat konflik muncul

4. Transparansi dan Laporan Publik Tahunan

Dibutuhkan laporan tahunan perlindungan WNI, termasuk:

Data jumlah evakuasi
Pelatihan dan simulasi
Evaluasi program perlindungan luar negeri

Ini akan memperkuat kepercayaan publik bahwa politik luar negeri tidak hanya urusan elit, tapi benar-benar menyentuh rakyat.

Tantangan Baru: Taiwan, Kawasan Rawan Selanjutnya

Lebih dari 300.000 WNI tinggal dan bekerja di Taiwan, kawasan strategis yang menjadi titik konflik potensial antara China dan Amerika Serikat. Ironisnya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Taiwan, sehingga akses perlindungan formal sangat terbatas.

Jika konflik meletus, tanpa persiapan matang, ribuan WNI bisa terjebak tanpa evakuasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera:

Membangun jalur informal perlindungan di Taiwan
Menyusun skema diplomasi krisis darurat
Menjalin komunikasi dengan negara-negara mitra di kawasan Asia Timur

Penutup: Politik Luar Negeri Harus Melindungi Nyawa

Evakuasi WNI dari Iran dan Israel adalah langkah konkret dan patut diapresiasi, tetapi juga menjadi refleksi kekurangan strategis yang harus segera dibenahi. Politik luar negeri bebas aktif tak cukup hanya netral dan berjarak; ia harus mampu bergerak cepat, adaptif, dan berpihak pada keselamatan rakyat Indonesia di manapun berada.

Dalam dunia multipolar yang penuh ketegangan ini, keberhasilan negara bukan sekadar menyelamatkan setelah krisis, tapi mencegah risiko sebelum nyawa jadi taruhan.

Kunjungi juga: Daungroup Indonesia