LIVE
3,605 sedang membaca

Puan Puji Respons Cepat Prabowo Atasi Isu Pertambangan

Puan Puji Respons Cepat Prabowo Atasi Isu Pertambangan. DaunNews
Puan Puji Respons Cepat Prabowo Atasi Isu Pertambangan. DaunNews

Puan Maharani Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dalam Isu Pertambangan Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau

Daun News – Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna ke-20 yang digelar Selasa, 24 Juni 2025. Dalam pidatonya yang penuh sorotan, Puan menyinggung berbagai isu strategis nasional, termasuk kasus pertambangan di Raja Ampat serta polemik pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) yang sempat menimbulkan kegaduhan publik.

Puan menyatakan bahwa langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dua isu tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, ketegasan dan respon langsung dari kepala negara telah berhasil mencegah persoalan itu berkembang menjadi konflik berkepanjangan.


Rapat Paripurna yang Penuh Makna: Masa Sidang ke-IV Resmi Dimulai

Bertempat di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Turut hadir dalam sidang tersebut para wakil ketua DPR RI lainnya, seperti:

  • Adies Kadir

  • Saan Mustopa

  • Cucun Ahmad Syamsurijal

  • Sufmi Dasco Ahmad

Kehadiran para pimpinan dewan tersebut menandai pentingnya sidang kali ini dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa, termasuk konflik pertambangan, sengketa wilayah, serta tantangan pembangunan nasional pasca-pemilu 2024.


Respons Cepat Presiden Prabowo Jadi Sorotan Positif

Dalam pidatonya, Puan secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respon cepat dan tegas dalam menangani dua isu penting, yaitu:

  1. Kasus pertambangan di Raja Ampat

  2. Sengketa pengalihan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara

“DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut,” ujar Puan.

Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif dan masyarakat, mengingat kedua isu tersebut sebelumnya sempat memicu polemik serius di ruang publik dan media sosial.


🌍 Mau hiburan digital yang aman dan seru?

Mainkan berbagai game menarik hanya di Dauntogel! Sistem canggih, layanan cepat, dan promo menarik setiap minggu! Coba sekarang juga.


Isu Pertambangan di Raja Ampat: Perhatian terhadap Lingkungan dan Warga Adat

Isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, selama ini menjadi perhatian banyak pihak. Aktivitas pertambangan yang dilakukan di wilayah sensitif lingkungan seperti Raja Ampat memicu kekhawatiran terkait kerusakan ekosistem laut, terumbu karang, serta dampak sosial bagi masyarakat adat.

Langkah Presiden Prabowo yang langsung mengambil tindakan dianggap sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

“Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, menjadi harapan rakyat dan kita semua,” ujar Puan menegaskan.


Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut: Potensi Konflik Wilayah Diredam

Sementara itu, polemik mengenai empat pulau kecil yang diklaim masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara—yang sebelumnya berada di bawah administrasi Provinsi Aceh—juga menyita perhatian publik. Isu ini tak hanya memicu reaksi dari elite politik lokal, tetapi juga menyentuh aspek sensitif terkait otonomi daerah dan semangat perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki.

Puan menegaskan bahwa penanganan cepat oleh Presiden Prabowo dalam merespons keluhan dan masukan dari masyarakat Aceh dan Sumut telah menghindarkan negara dari potensi konflik horizontal maupun vertikal.


DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

Puan juga menyampaikan bahwa peran DPR RI dan Pemerintah sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional adalah mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

“DPR RI dan pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” kata Puan.

Menurutnya, dalam era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, rakyat menaruh harapan besar terhadap kehadiran negara yang tidak hanya cepat merespon masalah, tapi juga transparan dan akuntabel dalam setiap tindakan.


💰 Bergabung Sekarang dan Dapatkan Cashback Menarik!

Daftar di Admintoto dan nikmati bonus referral hingga 20% serta cashback harian! Hiburan digital yang aman dan penuh keuntungan hanya untuk Anda.


Peran Strategis DPR RI dalam Masa Sidang ke-IV

Masa sidang ke-IV ini dipandang sebagai momentum strategis bagi DPR RI dalam menyusun berbagai regulasi, mengawasi kinerja pemerintah, serta mempercepat pembahasan RUU prioritas yang telah ditetapkan di awal tahun.

Beberapa agenda penting yang diproyeksikan akan masuk dalam pembahasan di masa sidang ini antara lain:

  • Revisi UU Minerba (Mineral dan Batu Bara)

  • Penyusunan regulasi terkait otonomi daerah dan pemerataan pembangunan

  • Penguatan regulasi pelestarian lingkungan di kawasan konservasi

  • Evaluasi tata kelola investasi di sektor energi dan sumber daya alam

Dengan banyaknya isu strategis tersebut, kehadiran penuh dan aktif dari seluruh anggota dewan menjadi sangat penting demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat nasional.


Dukungan Fraksi dan Respon Elite Politik

Beberapa fraksi di DPR memberikan dukungan terhadap pidato Puan yang dinilai menyejukkan namun tetap tajam dalam menyentil isu penting. Politikus senior dari berbagai fraksi seperti PDIP, Golkar, hingga PKB menyatakan bahwa respons cepat Presiden Prabowo dalam kasus Raja Ampat dan sengketa 4 pulau adalah bukti nyata kepemimpinan responsif.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Gerindra, juga menyatakan bahwa DPR siap bersinergi dengan pemerintah untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa secara cepat dan terukur, sesuai prinsip check and balances.


🎁 Hadiah Langsung Tiap Hari? Bisa!

Gabung di Redmitoto dan nikmati bonus harian serta promo kejutan menarik lainnya. Hadiah bisa langsung diklaim setelah bermain!


Tantangan ke Depan: Sinergi, Akuntabilitas, dan Inklusivitas

Puan Maharani menutup pidatonya dengan menyampaikan harapan agar seluruh pemangku kepentingan, baik legislatif maupun eksekutif, mampu bekerja sama dalam semangat gotong royong dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

“Pembangunan yang berpihak pada rakyat harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan. Kehadiran negara bukan sekadar simbol, tapi wujud nyata dalam tindakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap Puan menutup pidatonya.


Penutup: Peran DPR di Era Prabowo-Gibran

Dengan terbukanya masa sidang ke-IV, DPR RI memasuki fase penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kebijakan Presiden Prabowo berjalan sesuai kepentingan nasional. Apresiasi yang disampaikan Puan Maharani terhadap respons presiden adalah cerminan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif yang patut dijaga.

Ke depan, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa cepat merespons krisis, tapi juga dari seberapa inklusif, adil, dan transparan setiap langkah kebijakan yang diambil.

DPR RI, dengan seluruh instrumen pengawasannya, akan terus berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan agar cita-cita pembangunan berkeadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

(Daun News)


Ditulis oleh Tim Redaksi
© 2025 DaunNews - Menyajikan Fakta, Bukan Sekadar Berita

Posting Komentar

0 Komentar