 |
| Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, 23 Mei 2025. DaunNews |
Daun News – Dalam langkah strategis untuk mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan integritas sistem kepabeanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengumumkan rencana menggandeng aparat TNI dan Polri. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta Ditjen Bea Cukai untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan yang selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara.
Djaka menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolik, namun akan melibatkan koordinasi taktis di lapangan. “Ada banyak pelabuhan gelap yang menjadi titik masuk barang-barang ilegal. Dengan melibatkan TNI dan Polri, kami berharap bisa menutup celah tersebut secara efektif,” ujar Djaka saat konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 23 Mei 2025.
Penyelundupan dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara
Penyelundupan merupakan tantangan besar dalam sistem perdagangan dan kepabeanan Indonesia. Selain menyebabkan kerugian negara dalam bentuk penerimaan yang tidak tercatat, praktik ini juga merusak iklim usaha yang sehat. Barang-barang ilegal yang masuk ke pasar dalam negeri sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta merugikan pelaku usaha yang taat aturan.
Menurut data yang dihimpun oleh Ditjen Bea Cukai, penyelundupan barang kerap terjadi di wilayah-wilayah perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang sulit diawasi. Modusnya pun semakin canggih, mulai dari pemalsuan dokumen, manipulasi data kepabeanan, hingga pengiriman barang melalui jalur tikus. Kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah per tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemberantasan penyelundupan memang sudah dilakukan, tetapi tanpa sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum, pelaku penyelundupan masih memiliki ruang gerak yang luas. Oleh karena itu, rencana Dirjen Bea Cukai untuk melibatkan TNI dan Polri dianggap sebagai langkah progresif.
Perintah Langsung Presiden dan Sinergi Antarinstansi
Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap reformasi sistem penerimaan negara. Dalam arahannya, Presiden meminta agar lembaga-lembaga terkait dapat membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk di antaranya adalah Bea Cukai, TNI, dan Polri.
Djaka Budhi Utama merespons arahan tersebut dengan menyusun peta jalan sinergi yang melibatkan unsur intelijen, pengawasan fisik, serta penegakan hukum. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kehadiran TNI dan Polri, pengawasan akan jauh lebih efektif,” kata Djaka.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan aparat di titik-titik rawan akan memberi efek jera bagi para pelaku penyelundupan. Selain itu, integrasi sistem informasi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum akan mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
Dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik rencana tersebut. Dalam sambutannya saat melantik Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai, ia menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga untuk mengamankan penerimaan negara.
“Pak Djaka hadir dengan latar belakang yang kuat dalam koordinasi antarinstansi. Kami harap dengan kehadirannya, sinergi dengan aparat penegak hukum akan jauh lebih baik,” ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, kolaborasi ini juga penting dalam rangka memperbaiki citra lembaga perpajakan dan kepabeanan. Masyarakat selama ini memiliki persepsi negatif terhadap institusi pajak dan bea cukai karena sering dikaitkan dengan pungli dan birokrasi yang berbelit.
Modernisasi Sistem dan Tantangan Internal
Selain aspek pengawasan eksternal, Djaka juga berkomitmen memperbaiki sistem internal di Ditjen Bea Cukai. Sistem CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) dan DBA (Database Administrator) yang selama ini digunakan akan dievaluasi dan ditingkatkan. Keluhan masyarakat terkait akses dan kecepatan layanan akan menjadi fokus perbaikan.
Djaka mengakui bahwa teknologi yang digunakan saat ini memang sudah memudahkan banyak proses, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. “Kami akan terus tingkatkan CEISA agar mampu mengakomodasi perkembangan transaksi internasional yang semakin kompleks,” tegasnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. “Citra DJBC harus terus dijaga. Kita ingin penerimaan negara meningkat, tapi masyarakat dan dunia usaha juga harus merasa dilayani dan dihargai,” ujarnya.
Penegakan Hukum yang Terintegrasi
Salah satu fokus kerja sama antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum adalah membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Hal ini mencakup penyidikan, penuntutan, hingga pemusnahan barang bukti penyelundupan.
Dengan adanya MoU yang tengah disiapkan bersama TNI dan Polri, akan ada jalur komunikasi yang jelas dan protokol penanganan kasus yang seragam. Koordinasi ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan efek jera terhadap pelaku.
Tidak hanya menyasar penyelundupan besar, kerja sama ini juga akan menjangkau pelaku skala kecil yang kerap lolos dari pengawasan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan juga akan dilakukan agar mereka tidak terjebak dalam praktik ilegal.
Target dan Harapan Ke Depan
Djaka Budhi Utama menetapkan target jangka pendek dan jangka panjang untuk program ini. Dalam enam bulan ke depan, ia ingin memastikan bahwa kerja sama dengan TNI dan Polri sudah berjalan aktif di minimal 50 titik pengawasan utama.
Target jangka panjangnya adalah mengurangi praktik penyelundupan hingga 70% dalam waktu tiga tahun. “Kita optimis, dengan kerja sama yang baik dan sistem yang solid, kita bisa wujudkan penerimaan negara yang bersih dan transparan,” ujar Djaka.
Ia juga berharap masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyelundupan. “Kami akan buka kanal pengaduan publik yang mudah diakses,” tambahnya.
Penutup
Langkah Dirjen Bea Cukai menggandeng TNI dan Polri dalam pemberantasan penyelundupan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas sistem keuangan negara. Dengan pengawasan yang lebih ketat, sinergi antarlembaga, serta modernisasi sistem, harapannya penerimaan negara dapat meningkat dan kepercayaan publik terhadap institusi kepabeanan semakin kuat.
Kunjungi juga: Daungroup Indonesia
.jpg)
0 Komentar